MAKALAH

PENGANTAR PENDIDIKAN

“SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL”

DISUSUN OLEH :

1. DHITA MAYASARI (A1G009009)

2. IKE FRANSISKA (A1G009023)

3. RIKA PURNAMASARI (A1G009041)

4. SISKA DEWI (A1G009043)

5. TOMMY EKI CANDRA (A1G009044)

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BENGKULU

2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nyalah kami dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Kami sebagai penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, orang tua, dan teman-teman yang telah banyak membantu dan mendukung dalam menyelesaikan makalah ini baik materi maupun moril.

Kami berharap makalah ini dapat berguna bagi para pembaca, khususnya bagi mahasiswa S-1 PGSD sebagai calon guru dan pembaca pada umumnya. Para pembaca dapat mengetahui informasi mengenai sistem pendidikan nasional di dalam makalah ini dan dapat membantu para pembaca dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tema yang ada dalam makalah ini. Dalam menyusun makalah ini mungkin terdapat kesalahan, baik dalam penulisan maupun isi makalah. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Bengkulu, 05 Oktober 2009

Hormat kami

Tim penyusun

i

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokraris serta bertanggung jawab.Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, stndar pengelolahan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sebagai pelaksanaan UU No. 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dikeluarkan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan dan harus segera dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian aturan dibawahnya adalah peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapakan pula struktur kurikulum tingkat satuan, yakni kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pemahamannya adalah bahwa pada tingkat satuan pendidikan, yaitu sekolah, harus dikembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kodisinya masing-masing. Pentingnya kurikulum dikembangkan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

1

B.RUMUSAN MASALAH

1. Apa yang dimaksud dengan Sistem Pendidikan Nasional ?

2. Bagaimana Kelembagaan,Program dan Pengelolahan Sistem Pendidikan Nasional ?

3. Bagaimana upaya-upaya untuk pengembangan Sistem Pendidikan Nasional ?

C.TUJUAN

1. Mengetahui pengertian Sistem Pendidikan Nasional.

2. Mengetahui kelembagaan Sistem Pendidikan di Indonesia.

3. Mengetahui program dan pengelolahan pendidikan di Indonesia.

4. Mengetahui upaya pembangunan pendidikan di Indonesia

2

BAB 2

PEMBAHASAN

A. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Setiap bangsa memiliki sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945 sebagi kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Penyelenggarakan sistem pendidikan nasional sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia secara geografis,demokrafis,historis,dan cultural berciri khas.

Jadi, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu Negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat

B. Kelembagaan,Program,Pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peseta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang.

Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Sistem pendidikan nasional merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab menteri pendidikan dan kebudayaan dan menteri lainnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya.

3

1.Kelembagaan Pendidikan

Berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan.

a. Jalur Pendidikan

1. Jalur Pendidikan Sekolah

Merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

2. Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan. Yang bersifat tidak formal dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.

b. jenjang pendidikan

Merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran ( UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 ).

1. Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap,pengetahuan,dan keterampilan dasar dan juga berfungsi mempersiapkan peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.UU RI No 2 Tahun 1989 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa “warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar”. Ayat 2 “warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar/yang setara sampai tamat.

2.Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA yang berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum,kedinasan,dan keagamaan.

4

3.jenjang pendidikan tinggi

Merupakan lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik/professional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan ilmu pengetahuan,teknologi dan kesenian. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik,politeknik,sekolah tinggi,institut dan universitas.

v Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian tertentu.

v Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

v Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau professional dalam suatu disiplin ilmu pada bidang tertentu.

v Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesioanl dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.

v Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik/profesianal dalam sekolompok disiplin ilmu tertentu.

2.Program dan Pengolahan Pendidikan

a. Jenis Program Pendidikan

1.Pendidikan Umum

Merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan. Yang termasuk pendidikan umum adalah SD,SMP,SMA dan Universitas.

2.Pendidikan Kejuruan

Merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMEA.

5

3.Pendidikan Luar Biasa

Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik/mental.yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB, SGPLB.

4.Pendidikan Kedinasan

Merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen.

5.Pendidikan Keagamaan

Merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama.

b. Kurikulum Program Pendidikan

Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Curir dalam bahasa yunani kuno berarti ”pelari” dan curee artinya ”tempat berpacu”. Kurikulum kemudian diartikan ”jarak yang harus ditempuh”.

Kurikulum mengandung 2 aspek yaitu:

1. Aspek kesatuan nasional, yang memuat unsusr-unsur penyatuan bangsa.

2. Aspek lokal, yang memuat sifat-sifat kekhasan daerah, baik yang berupa unsur budaya, social maupun lingkungan alam, yang menghidupkan sifat kebhinekaan dan merupakan kekayaan nasional.

.

1. Kurikulum Nasional

Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalamUU RI No. 2 Pasal 3, yaitu :

a. Terwujudnya bangsa yang cerdas

b. Manusia yang utuh, beriman, dan bertakwa terhadap Tuhan YME

c. Berbudi pekerti luhur

d. Terampil dan berpengetahuan

e. Sehat jasmani dan rohani

f. Berkepribadian yang mantap dan mandiri

g. Bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan

6

Kurikulum menjembatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar riil di lapangan/sekolah. Dalam hubungan ini soedijarto (soedijarto,1991:145) merinci kurikulum atas 5 tingkatan, yaitu:

1. Tujuan institusional,yang mengambarkan berbagai kemampuan (pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap ) yang harus dikuasai oleh peserta didik.

2. Kerangka materi memberikan gambaran bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk penguasaan serangkaian kemampuan yang disebut Struktur Program Kurikulum.

3. Garis besar meteri dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih, biasa disebut GBPP atau silabi.

4. Panduan dan buku-buku pelajaran.

5. Bentuk dan jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi belajar mengajar.

Mengenai isi kurikulum nasional itu di dalam UU RI No. 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 dinyatakan: Isi kurikulum berdasarkan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.”

Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat :

a Pendidikan Pancasila.

b Pendidikan Agama.

c pendidikan Kewarganegaraan.

Ayat 3 menyatakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat bahan kajian dan pelajaran tentang :

a. Pendidikan Pancasila h. Ilmu Bumi

b. Pendidikan Agama i. Sejarah Nasional & Umum

c. Pendidikan Kewarganegaraan j. Kerajinan Tangan & Kesenian

d. Bahasa Indonesia k. Pendidikan Jasmani &Kesehatan

e. Membaca dan Menulis l. Menggambar

f. Matematika m. Bahasa Inggris

g. Pengantar Sains & Teknologi

Dari uraian di atas, kurikulum nasional itu adalah kurikulum yang mengandung ciri-ciri :

§ Diberlakukan sama pada setiap macam satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

§ Ditetapkan oleh pemerintah ( Mendikbud atau lembaga pemerintah non-departemen ).

7

§ Tujuan untuk menggalang kesatuan nasional dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional.

2. Kurikulum Muatan Lokal

a. Latar Belakang

Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara, tata krama, kesenian, kondisi alam serta nilai-nilai kehidupannya masing-masing. Keanekaragaman budaya, lingkungan sosial, dan kondisi alam itu merupakan kekayaan hidup bangsa Indonesia, oleh karena itu perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui upaya pendidikan. Untuk itu, program sekolah harus juga memuat unsur-unsur lingkungan yang disebut Muatan Lokal (ML).

Kenyataan sampai tahun 80-an kurikulum disusun seluruhnya secara terpusat dan tidak memberi peluang untuk dijalinnya muatan lokal yang beraneka ragam yang mencerminkan kekhasan daerah. Beranjak dari kenyataan tersebut, maka dalam pengembangan kurikulum sekolah, daerah perlu dilibatkan, agar sekolah berkesempatan menyusun program muatan lokal yang sesuai yang dipilih melalui lingkungannya.

Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan pemikiran mengenai muatan lokal diwujudkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0412/U/1987 Tanggal 11 Juli 1987 tentang Penerapan Muatan Lokal Sekolah Dasar.

b. Pengertian Muatan Lokal (ML)

Pengertian muatan lokal menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, budaya, serta kebutuhan daerah.

Yang dimaksud dengan isi adalah materi pelajaran yang dipilih dari lingkungan.Yang dimaksud dengan media penyampaian ialah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal.

Yang dimaksud lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, dan lingkungan tak hidup yang meliputi tanah, air, dan udara.

Yang dimaksud dengan lingkungan sosial adalah lembaga-lembaga masyarakat dan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di daerah di mana murid dan sekolah itu berada.

Adapun Yang dimaksud dengan lingkungan budaya daerah meliputi bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat, tata karma daerah, ketrampilan fungsional yang khas daerah.

8

c. Tujuan Muatan Lokal

· Dari sudut kepentingan nasional

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas daerah.

2. Mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan kearah positif.

· Dari sudut kepentingan peserta didik

1. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya.

2. Mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya.

3. Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dipelajari

4. Memenfaatkan sumber belajar yang kaya yang dapat dilingkungannya.

d. Cara Pengaplikasikan Mautan Lokal ke dalam Kurikulum

Pada dasarnya, pengaplikasikan muatan lokal ke dalam kurikulum ada 2 macam, yaitu :

1. Dilihat dari unit muatan lokal (lingkungan muatan lokal besar atau kecil).

2. Dilihat dari proses memadukan muatan lokal ke dalam kurikulum.

e. Faktor Penghambat dan Penunjang Pelaksanaan Muatan Lokal

Ø Faktor Penghambat

1. Sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku afektif dan psikomotor.

2. Pelaksanaan Muatan Lokal (ML) memerlukan pengorganisasikan secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah.

3. Pelaksanaan ML menggunakan pendekatan ketrampilan proses dan CBSA.

4. Sistem ujian akhir dan ijazah yang diselenggarakan di sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik.

5. Sarana penunjang yang optimal belum dimiliki oleh sekolah.

Ø Faktor Penunjang

1. Adanya keinginan dari kebanyakan peserta didik untuk cepat memperoleh bekal kerja dan pekerjaan apapun yang membawa hasil.

2. Materi ML cukup banyak tersedia baik macamnya maupun penyebarannya.

3. Ketenagaan yang bervariasi. 9

4. Adanya materi ML yang sudah tercantum sebagai materi kurikulum dan sudah dilakukan secara rutin.

5. Media komunikasi visual seperti TV dan video sudah tidak sulit untuk dimanfaatkan.

3. Upaya Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional

1. Jenis Upaya Pembaruan Pendidikan

a. Pembaruan Landasan Yuridis

Merupakan pembaharuan paling mendasar yang tertuju pada landasan Yuridisnya.dikatakan demikian karena landasan Yuridis mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan.

b.Pembaruan Kurikulum

Ada dua faktor pengendali yang menentukan pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah.

1 Faktor pertama

Landasan Filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan landasan historis.

2. Faktor kedua

Landasan Sosial,berupa kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat.

Landasan Psikologis, yaitu cara peserta di dalam belajar.

c.Pembaruan Pola Masa Studi

Pembaruan pola masa studi termaksud pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satuan pendidikan. Perubahan pola masa studi sebagai suatu tanda adanya pembaruan pendidikan berupa penambahan / pengurangan. Perubahan pola tersebut, dilakukan dengan tujuan dan alasan-alasan tertentu.

d.Pembaruan Tenaga Kependidikan

Yang dimaksud tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola serta memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pada komponen-komponen lain tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksana yang kompeten, tidak akan ada artinya. Tenaga lain selain guru adalah pustakawan, laboran, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain-lain.

10

2. Dasar dan Aspek Legal Pembangunan Pendidikan Nasional.

Berupa ketentuan-ketentuan Yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional, seperti Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU organik pendidikan, Perda, dan lain-lain.

Program Utama Pembangunan Pendidikan

1. Perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan.

2. Peningkatan mutu pendidikan.

3. Peningkatan relevansi pendidikan.

4. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan.

5. Pengembangan kebudayaan.

6. Pembinaan generasi muda.

11

BAB 3

PENUTUP

KESIMPULAN

Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pendidikan yang ada di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, agar tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa,meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan nasional bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokrafis, histories, dan kultural berciri khas.

Jenjang pendidikan diawali dari jenjang pendidikan dasar yang memberikan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan berupa prasyarat untuk mengikuti pendidikan menengah. yang diselenggarakan di SLTA. Pendidikan menengah berfungsi memperluas pendidikan dasar. Dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Sekolah yang berkualitas dan yang berkuantitas tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan akademik tetapi juga pendidikan non-akademik, seperti pendidikan muatan lokal yang berbeda disetiap daerah.

Upaya pembaruan pendidikan nasional meliputi:landasan yuridis, kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan.

SARAN

Ø Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional harus dilaksanakan sesuai bentuk-bentuk kelembagaan dan program-programnya

Ø Kepada pemerintah diharapkan agar dalam pembuatan kurikulum hendaknya melibatkan pihak-pihak yang dapat ikut andil dalam memajukan pendidikan nasional.

Ø Kepada lapisan masyarakat agar dapat berpartisifasi dalam memajukan pendidikan di indonesia.

HARAPAN

Agar pendidikan di Indonesia semakin ke depannya lebih baik, sehingga diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendapat mengajaran yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1. Serta dapat meningkatkan kebudayaan nasional 12

DAFTAR PUSTAKA

ANSYAR, Mohd., dan H.Nurtain. 1992. Pengembangan Inovasi dan Kurikulum. Jakarta: Ditjen Pendidikan Tinggi.

Centre for Informatic Office Of Education and Cultural Research and Development Ministry Of Education and Culture. 1990. Jakarta: Educational Education Indicators: Indonesia.

Depdikbud. 1987. Petunjuk Penerapan Muatan Lokal Kurikulum Sekolah Dasar. Jakarta: Depdikbud.

Depdikbud. 1989. UU RI No. 2 Tahun 1982 tentang Sistem Pendidikan Nasional besrta penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka.

Ibrahim, R dan Benny Karyadi. 1990. Pengembangan Inovasi Kurikulum. Jakarta: P2G Depdikbud.

Sudjana, Nana. 1980. Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung: Sinar Baru.

Sjafei, Muhammad . 1979. dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.

Depdikbud. 1989. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta penjelasannya. Jakarta: Balai Pustaka.

Nawawi, Hadari. 1983. Perundang-Undangan Pendidikan. Jakarta: Ghalia.

Tirtarahardja, Umar dan La sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

13

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………….. i

Bab 1 Pendahuluan…………………………………………. 1

A.Latar belakang…………………………………….. 1

B.Rumusan masalah……………………………….. 2

C.Tujuan………………………………………………. 2

Bab 2 Pembahasan………………………………………….. 3

A.Pengertian Sistem Pendidikan nasional……… 3

B.Kelembagaan,Program, dan Pengelohan…….. 3

C.Upaya pengembangan Sistem Pendidikan….. 10

Bab 3 Penutup………………………………………………... 12

A.Kesimpulan…………………………………………. 12

B.Saran…………………………………………………. 12

C.Harapan……………………………………………… 12

Daftar Pustaka………………………………………………...13

ii

0 komentar: